Tentang ICW

Manifesto Gerakan Anti Korupsi ICW

Korupsi lahir di tengah situasi dimana oligharki politik mendominasi dalam pembuatan kebijakan publik di satu sisi dan tiadanya public accountability sebagai mekanisme pertanggungjawaban kekuasaan di sisi yang lain. Kondisi ini diperparah dengan sempitnya ruang partisipasi politik karena tidak adanya peluang dalam sistem politik yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban wakil rakyat di parlemen. Tali mandat antara pemilih dengan wakilnya di parlemen terputus karena para wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilu justru mengabdi pada kepentingan partai politik dan kelompok kepentingan yang menjadi cukong politiknya, daripada menyuarakan kepentingan rakyat.

Realitas oligharki elit politik kian korup karena ditopang oleh struktur sosial paternalistik dan patriarkhis yang melahirkan ketidakberdayaan rakyat dalam mengontrol pemerintahan. Sebaliknya, kesadaran politik rakyat dikontrol oleh tokoh-tokoh yang sebagian besar adalah perpanjangan tangan kekuasaan. Perselingkuhan elit masyarakat dengan penguasa menyebabkan tiadanya peluang bagi rakyat untuk dapat mendesakkan kepentingannya.

Lemahnya kontrol publik memiliki dampak yang sangat luas terutama pada usaha reformasi birokrasi pemerintahan. Korupsi berkembang subur di birokrasi, terutama yang menjadi ujung tombak pelayanan mendasar kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, air minum, dan listrik. Dengan pelayanan yang buruk, publik harus membayar mahal. Kekuasaan politik tidak memiliki prioritas untuk membuat perubahan di birokrasi dan memperbaiki pelayanan kebutuhan dasar yang menjadi hak rakyat. Birokrasi justru menjadi mesin keuangan politik bagi kekuatan oligharki yang berkuasa.

Korupsi kian mencemaskan setelah implementasi Otonomi Daerah. Arah desentralisasi yang membawa semangat keadilan distributif sumber-sumber negara yang selama 32 tahun dikuasai secara otoriter oleh pemerintah pusat kini justru menjadi ajang distribusi korupsi dimana aktor dan areal korupsi kian meluas. Praktek korupsi tidak lagi terorganisir dan terpusat, tetapi sudah terfragmentasi seiring dengan munculnya pusat-pusat kekuasaan baru.

Hukum yang seharusnya memberikan jaminan terwujudnya keadilan dan penegakan aturan juga tak luput dari ganasnya korupsi. Mafia peradilan kian merajalela dan lembaga peradilan tak ubah laksana lembaga lelang perkara yang membuat buncit perut aparat penegak hukum busuk. Rasa keadilan digadaikan oleh praktek suap menyuap. Intervensi politik terhadap proses hukum menyebabkan lembaga peradilan hanya menjadi komoditas politik kekuasaan. Tidak ada kasus korupsi yang benar-benar divonis setimpal dengan perbuatannya. Dengan kekuasaan uang dan perlindungan politik, koruptor dapat menghirup udara bebas tanpa perlu takut dijerat hukum.

Tidak sedikitpun terlihat ada kemauan politik (will) dari pemerintah untuk memberantas praktek mega korupsi. Krisis ekonomi yang dituding banyak pihak merupakan akibat dari praktek korupsi tidak dijadikan pelajaran. Konglomerat akbar yang melakukan kejahatan ekonomi justru diproteksi. Utang bernilai triliunan yang seharusnya mereka bayar dibebankan kepada pemerintah yang memicu hilangnya mekanisme jaring pengaman sosial seperti penghapusan subsidi pendidikan, kesehatan, pupuk dan BBM. Korupsi telah menyebabkan kemiskinan struktural yang kronis.

Korupsi membuat mekanisme pasar tidak berjalan. Proteksi, monopoli dan oligopoli menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan distorsi pada distribusi barang/jasa, dimana pengusaha yang mampu berkolaborasi dengan elit politik mendapat akses, konsesi dan kontrak-kontrak ekonomi dengan keuntungan besar. Persaingan usaha yang harus dimenangkan dengan praktek suap menyuap mengakibatkan biaya produksi membengkak. Ongkos buruh ditekan serendah mungkin sebagai kompensasi biaya korupsi yang sudah dikeluarkan pelaku ekonomi.

Busuknya sektor pemerintah dan sektor swasta karena korupsi hanya melahirkan kemiskinan, kebodohan dan ketidakberdayaan rakyat banyak. Korupsi yang terjadi karena perselingkuhan kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi membuat semakin lebarnya jurang kesejahteraan. Karena itulah ICW percaya bahwa pemberantasan korupsi akan berjalan efektif jika ada pelibatan yang luas dari rakyat sebagai korbannya. ICW mengambil posisi untuk bersama-sama rakyat membangun gerakan sosial memberantas korupsi dan berupaya mengimbangi persekongkolan kekuatan birokrasi pemerintah dan bisnis. Dengan demikian reformasi di bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan sosial dapat diwujudkan.

ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi.

Visi ICW :
Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender.

Misi ICW adalah memberdayakan rakyat dalam:

  1. Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender.
  2. Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran sebagai berikut:

  1. Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik.
  2. Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
  3. Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial.
  4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi.
  5. Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
  6. Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

Posisi ICW :

Berpihak kepada masyarakat yang miskin secara ekonomi, politik dan budaya.
Nilai :

1. Keadilan sosial dan kesetaraan jender.
Setiap laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, memiliki hak dan peluang yang sama di dalam lembaga maupun dalam kaitannya dengan kesempatan yang sama untuk mengakses dan mengontrol sumber daya lembaga.

2. Demokratis.

Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan dalam setiap pengambilan keputusan, perilaku dan pikiran, wajib menjunjung nilai demokrasi.

3. Kejujuran.

Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan wajib membeberkan setiap kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kewajibannya serta mengambil langkah-langkah untuk mengatasi benturan kepentingannya yang mungkin timbul.

Prinsip ICW:

1. Integritas

  • Setiap individu tidak pernah melakukan kejahatan pidana, politik, ekonomi dan hak asasi manusia.

  • Setiap individu tidak pernah membela atau melindungi koruptor.

  • Setiap individu tidak boleh menempatkan dirinya di bawah kepentingan finansial atau kewajiban lainnya dari pihak luar, baik individu maupun organisasi yang dapat mempengaruhinya dalam menjalankan tugas-tugas dan misi ICW.

2. Akuntabilitas.
Setiap individu harus bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat dan harus tunduk pada pemeriksaan publik terhadap seluruh aktivitas di ICW.

3. Independen.

  • Setiap individu tidak menjadi anggota ataupun pengurus salah satu partai politik.

  • Setiap individu bertindak objektif dalam menghadapi pejabat negara ataupun kelompok kepentingan tertentu.

  • Setiap individu tidak boleh membuat keputusan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi bagi dirinya sendiri, keluarga dan konco.

4. Obyektivitas dan kerahasiaan.

  • Setiap individu dalam mengambil keputusan dan tindakan harus semata-mata berdasarkan pertimbangan kebenaran dan keadilan.

  • Setiap individu wajib merahasiakan para identitas saksi dan pelapor kasus korupsi yang melaporkan kasus korupsi ke ICW.

5. Anti-Diskriminasi.
Dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, hak dan kewajiban di lembaga, setiap individu tidak melakukan diskriminasi baik berdasarkan agama, ras atau golongan.

Dewan Etik

Bambang Widjojanto, Dadang Trisasongko, Kemala Chandrakirana, Masdar F. Masudi, Munir, Teten Masduki

Program dan Divisi ICW

Divisi Penggalangan Dana dan Kampanye Publik

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah sebuah organisasi independen. Untuk menjaga independensi sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan publik dan menjaga keberlangsungan program, sejak Maret 2010 lalu ICW membuka peluang donasi publik. Dengan memberi bantuan finansial kepada lembaga ini, masyarakat dapat turut serta dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Donasi yang dikumpulkan dari publik dimanfaatkan untuk menjalankan sejumlah program ICW, diantaranya; investigasi kasus, pemantauan anggaran sekolah, advokasi layanan kesehatan, membangun generasi pemuda melawan korupsi, serta menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di sekolah dan kampus.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama gerakan antikorupsi. Untuk menjamin transparansi, setiap bulan ICW mempublikasikan hasil perolehan donasi di website www.fundraising.antikorupsi.org. Setiap tahun, laporan keuangan secara menyeluruh akan diaudit oleh auditor independen dan diunggah ke website.

 

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan segala ketidakmaksimalannya sesungguhnya sudah mulai tumbuh sejak tahun 2004 hingga saat ini. lembaga penegak hukum konvensional seperti Kepolisian dan Kejaksaan  masih belum bisa maksimal memberantas korupsi. alin-alih bekerjasama, yang teradi justru konflik antara penegak hukum, seperti kasus Cicak vs Buaya beberapa waktu lalu. sementara para mafia hukum dan peradilan semakin menjadi-jadi. disisi yang sama, Oligarki semakin kuat menyandera berbagai lini strategis penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW menjalankan tugas pengawasan terhadap berbagai lembaga penegak hukum, hingga mengawal berbagai produk hukum yang relevan dengan pemberantasan korupsi. Beberapa program yang dijalankan diantaranya; menginisiasi gerakan penyelamatan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kampanye “Cicak Vs Buaya”, monitoring pemilihan pimpinan KPK serta mengawal proses revisi UU Tindak Pidana Korupsi, UU KPK dan  UU Pencucian uang.

 

Divisi Monitoring Pelayanan Publik

Salah satu indikator sukses upaya pemberantasan korupsi andalah meningkatnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap sektor pelayanan publik ini mutlak diperlukan untuk menjamin rakyat benar-benar mendapatkan haknya.

ICW tak pernah berhenti mengawasi pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Agar gaung dan manfaatnya lebih besar, lembaga ini mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi. Mereka, para pengguna layanan publik, diajak untuk memonitor kulitas pelayanan dan manajemen dana untuk mencegah terjadinya penyelewengan.Pemantauan kualitas pelayanan publik berbasis masyarakat terorganisir bertujuan mewujudkan keadilan sosial dalam pelayanan publik.

Selama beberapa waktu terakhir ini, ICW fokus terhadap pelayaan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan pelaksanaan ibadah haji.

 

Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran

Negara sering kecolongan akibat kekurangan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak. Membahas penerimaan negara, saat ini Divisi Monitoring dan Analisisis Anggaran ICW fokus terhadap dua sektor utama; penerimaan dari sumber daya alam khususnya sektor pertambangan (industri ekstraktif) serta penerimaan negara dari pajak.

Disamping itu, Divisi MAA juga rutin melakukan pemantauan dan advokasi terkait belanja negara dan subsidi energi. Pemantauan terhadap industri ekstraktif, ICW mendorong renegosiasi kontrak sejumlah perusahaan ekstraksi yang beroperasi di Indonesia agar memberikan manfaat lebih banyak kepada negara.

 

Divisi Korupsi Politik

Patronase bisnis dan politik merupakan pangkal pokok terjadinya korupsi. Cara untuk memangkasnya  dengan mengimplementasikan nilai-nilai transparansi dan mendorong keterlibatan rakyat dalam pembuatan kebijakan.

Fokus utama kerja Divisi Korupsi Politik lebih kepada upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sektor politik melalui berbagai metode. Divisi ini melakukan riset dan studi mengenai patronase politik bisnis di level lokal hingga nasional.

Divisi Korupsi Politik juga melakukan advokasi terkait isu-isu aktual mengenai anggaran, korupsi di parlemen dan lingkungan pemerintahan daerah.

 

Divisi Investigasi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menginvestigasi sejumlah kasus dugaan korupsi sekaligus menerima laporan masyarakat mengenai kasus-kasus korupsi. Tugas Divisi Investigasi adalah melakukan review secara mendalam sebelum melaporkan kasus-kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

Hingga akhir Oktober 2011, ICW telah menerima 370 laporan dari masyarakat. Dari jumlah itu 149 diantaranya memiliki unsur dugaan korupsi, sedangkan sisanya adalah kasus bukan korupsi. 15 diantaranya telah dilaporkan kepada aparat.

Selain menangani investigasi kasus, divisi ini juga melakukan advokasi terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). ICW mendukung implementasi berlakunya undang-undang ini dengan mendorong terbentuknya Komisi  Informasi Daerah (KID) di 6 provinsi; Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Bali. Selain itu ICW juga sedang mendorong dilakukannya audit sosial oleh masyarakat terhadap proyek-proyek pemerintah terutama di bidang layanan publik di beberapa daerah.


Sekretariat Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, Indonesia Phone : +62 - 21 - 7901 885, 7994 015 Fax : +62 - 21 - 7994 005 Email:


Struktur ICW

Dokumen Lain